Jakarta | Militan – Komisi Pemilihan Umum Jakarta (KPU Jakarta) menyatakan Pramono Anung sebagai kandidat pemenang pada Minggu (8/12) sore, mengungkapkan bahwa politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan pasangannya Rano Karno memenangkan lebih dari setengah suara untuk memenangkan pemilihan gubernur kota Jakarta pada 27 November dalam satu putaran.
Penghitungan terakhir KPU, yang disajikan pada pertemuan tabulasi dan sertifikasi suara publik yang melibatkan perwakilan dari semua tim kampanye serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menunjukkan bahwa Pramono mengumpulkan 2,18 juta suara, atau 50,07 persen, mengalahkan saingan utama Ridwan Kamil dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pro-pemerintah serta kandidat independen Dharma Pongrekun.
Mantan gubernur Jawa Barat Ridwan dan pasangannya Suswono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 1,71 juta suara, atau 39,4 persen, sementara Dharma dan pasangannya Kun Wardana memperoleh 459.230 suara, atau 10,53 persen.
PDI-P telah dilemparkan sebagai partai oposisi de facto, karena itu adalah satu-satunya partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang belum bergabung dengan jajaran KIM.
Melihat lebih dekat pada hasil tabulasi telah menunjukkan bahwa, Pramono memperoleh lebih banyak suara daripada para pesaingnya di kelima walikota Jakarta serta Kepulauan Seribu, satu-satunya kabupaten di ibu kota, yang membuatnya melewati ambang batas 50 persen dengan lebih dari 2.900 suara.
Mengomentari hasil pemilihan gubernur, manajer kampanye Pramono-Rano yaitu Lies Hartono, yang dikenal sebagai “Cak Lontong”, memujinya sebagai kemenangan bagi rakyat Jakarta.
“Kami menyambut hasil ini. Ini adalah kemenangan bagi rakyat Jakarta, kemenangan bagi kita semua,” kata Lies pada konferensi pers pada hari Minggu (8/12).
Lies juga memuji kerja KPU Jakarta dan pekerja pemilu atas konsistensi mereka sepanjang proses penghitungan suara yang berlangsung beberapa hari.
Ramdan Alamsyah dari tim Ridwan-Suswono menyiarkan kekecewaan kandidat KIM atas jumlah pemilih yang rendah secara historis, yang dia salahkan pada badan pemilihan lokal karena gagal mendistribusikan undangan kepada pemilih.
Data KPU menunjukkan total 8,21 juta pemilih terdaftar untuk pemilihan Jakarta tahun ini, tetapi hanya 4,72 juta yang memberikan suara, untuk jumlah pemilih hanya 57,5 persen.
Ramdan juga mengatakan tim kampanye Ridwan menemukan indikasi gangguan surat suara oleh petugas pemilu di sebuah tempat pemungutan suara di Jakarta Timur, dan diduga ada lebih banyak kasus kecurangan pemilu yang tidak diketahui.
“Mengingat semua yang terjadi, kami akan menggunakan hak kami untuk mengajukan sengketa pemilihan dengan Mahkamah Konstitusi dengan harapan menemukan keadilan,” kata Ramdan, sebelum akhirnya keluar dari pertemuan tabulasi bersama dengan semua perwakilan lain dari tim kampanye Ridwan-Suswono.
Anthony James Harahap, juru bicara pasangan Dharma-Kun pada pertemuan tersebut, juga menyebutkan gangguan surat suara dan jumlah pemilih yang rendah ketika diminta untuk mengajukan keberatan kepada KPU yang mengesahkan penghitungan akhir.
“Kami menganggap legitimasi hasil pemilihan hari ini tidak mewakili publik secara keseluruhan,” kata Anthony.
Demikian pula, semua perwakilan kubu Dharma-Kun meninggalkan pertemuan selama istirahat 20 menit, hanya menyisakan perwakilan Pramono-Rano yang hadir untuk menandatangani dokumen KPU untuk mengesahkan hasil akhir.
Sementara kubu Ridwan-Suswono telah mengisyaratkan rencananya untuk memperebutkan hasil pemilihan gubernur Jakarta 2024 di Mahkamah Konstitusi, tidak diketahui apakah kubu Dharma-Kun akan mengikutinya.
Mengomentari keberatan dua kubu yang kalah, komisaris KPU Jakarta Dody Wijaya mengatakan, 90 persen dari semua undangan pemilihan telah mencapai penerima yang mereka inginkan dan menggandakan validitas penghitungan akhir pemilihan gubernur, terlepas dari jumlah pemilih yang rendah.
Adapun dugaan kecurangan pemilu, Dody mengatakan petugas pemilu tingkat kabupaten telah menghitung setiap surat suara, dan bahwa cabang Jakarta Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara yang dipertanyakan.
“Kami akan menunggu setiap tim untuk menggunakan hak mereka, untuk mengajukan perselisihan di pengadilan sementara kami membuat persiapan kami sendiri” kata Dody.
Meskipun penghitungan akhir menunjukkan bahwa pasangan Pramono-Rano memenangkan suara mayoritas untuk mengklaim kemenangan dalam satu putaran, KPU Jakarta harus menunggu Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan sebelum dapat secara resmi menyatakan pasangan tersebut sebagai pemimpin baru Jakarta atau mengumumkan pemilihan putaran kedua.
Pada Minggu (8/12) malam, tim Ridwan-Suswono mengatakan pada konferensi pers bahwa mereka telah mulai mengumpulkan tim hukum untuk mengajukan tantangan atas nama mereka.
Kandidat yang kalah memiliki waktu dari 9 hingga 11 Desember, atau tiga hari setelah pengumuman hasil pemilihan resmi, untuk mengajukan perselisihan pemilihan dengan Mahkamah Konstitusi. (die)
