Jakarta | Militan – Sukamta, Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, soroti polemik dugaan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibocorkan peretas atau hacker yang viral, yakni Bjorka.
“Ini merupakan ancaman serius, tidak hanya bagi privasi individu tetapi juga bagi keamanan nasional. Kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Senin, (23/9/2024).
“Selain evaluasi, Pemerintah juga harus melakukan investigasi internal untuk mengetahui kelemahan dari sistem data yang dimilikinya,” imbuhnya.
Lalu, ia turut meminta agar Pemerintah memberikan penjelasan yang detail kepada masyarakat terkait polemik kebocoran data ini. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat merasa lebih aman terkait informasi data yang bocor.
“Masyarakat harus bisa merasa aman bahwa data pribadi mereka dijaga dengan baik oleh Pemerintah dan institusi terkait. Sehingga perlu adanya penjelasan detail dari Pemerintah. Jika kebocoran terus terjadi dan tidak ada penjelasan, maka kepercayaan masyarakat akan sulit untuk dipulihkan,” tukas Sukamta, “ini sudah terjadi yang kesekian kalinya, dan harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi.”
“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk di sektor Pemerintahan maupun swasta, perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis,” kata Sukamta.
Seperti yang telah diketahui publik, ramai menjadi perbincangan di seluruh laman media sosial diduga 6 juta data NPWP dibocorkan peretas atau hacker Bjorka. Data yang diduga bocor itu disebut termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta dua anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Informasi awal terkait hal tersebut disampaikan oleh Teguh Aprianto melalui laman X-nya yakni, @secgron. Ia merupakan Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Komunitas yang melawan kejahatan siber. Dalam unggahannya, Teguh Aprianto menampilkan tangkapan layar yang diduga berisi data NPWP. Dikatakan, ada 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta.
“Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, e-mail, dan lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis Teguh di laman X-nya. (far)
