Jakarta | Militan – Aktivis hak asasi manusia, menyerukan reformasi menyeluruh di dalam masalah Polisi dan menuntut akuntabilitas dari pasukan setelah serangkaian kebrutalan polisi serta insiden pembunuhan di luar hukum selama beberapa bulan terakhir.
Koalisi aktivis dari berbagai kelompok sipil telah menyatakan, Indonesia berada dalam keadaan darurat karena kebrutalan polisi.
“Kurangnya transparansi dan hukuman tegas bagi para pelaku, atasan mereka, serta petugas berpangkat tinggi lainnya adalah penyebab utama terulangnya kekerasan pada pihak polisi,” kata kelompok.
Pernyataan itu dikeluarkan saat memperingati
Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember, peringatan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kelompok itu mengatakan bahwa kekerasan polisi adalah masalah sistemik, produk dari kepemimpinan dan budaya dalam pasukan keamanan, yang sering memandang kekerasan sebagai respons kegagalan terhadap ancaman yang dirasakan dari publik, termasuk selama protes.
Para aktivis menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap polisi melalui perspektif melindungi hak asasi manusia, mendesak polisi untuk terbuka terhadap pengawasan yang lebih kuat dari badan-badan eksternal dan kelompok masyarakat sipil.
Di antara solusi lain yang ditawarkan oleh para aktivis adalah pengunduran diri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan perwira tinggi lainnya di dalam pasukan.
“Semua orang tahu bahwa kita membutuhkan pasukan polisi yang tidak hanya melindungi, tetapi juga menjamin hak orang untuk secara bebas mengekspresikan suara dan pandangan mereka.” ujar para aktivis.
Seruan untuk reformasi polisi telah mendapatkan daya tarik dalam sebulan terakhir, menyusul serangkaian pembunuhan di luar hukum yang terjadi di berbagai wilayah sepanjang tahun. (die)
