Jakarta | Militan – Kasus baru-baru ini tentang seorang petugas polisi yang menembak mati sesama polisi di Sumatera Barat, seharusnya tidak diragukan lagi bahwa sudah waktunya bagi negara untuk bersikap keras terhadap organisasi bersenjata.
Kepala operasi Polisi Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, diduga menembak sesama petugas Kompol Ulil Ryanto Anshari dari jarak dekat di tempat parkir kantor pusat pada hari Jumat (22/11).
Pembunuhan itu diduga dipicu oleh penyelidikan yang dipimpin oleh Ryanto terhadap operasi penambangan ilegal di kabupaten. Dadang dilaporkan menjual perlindungan kepada para penambang ilegal.
Dia ditemukan membawa peluru dalam jumlah besar, cukup bagi penyidik untuk menyimpulkan bahwa Dadang telah merencanakan untuk membunuh Ryanto.
Kasus ini telah mendapat perhatian nasional, dengan organisasi sipil dan anggota parlemen mendorong polisi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas penembakan dan dugaan operasi penambangan ilegal yang tampaknya terkait dengannya. Di Indonesia terdapat banyak tambang ilegal tanpa izin, terutama di daerah terpencil.
Polisi telah memecat Dadang secara tidak terhormat setelah sidang etika minggu lalu dan telah berjanji bahwa penyelidikan kriminal ini akan berlanjut. Tetapi untuk menunjukkan komitmen yang lebih dalam terhadap keadilan, institusi juga harus melanjutkan penyelidikan atas dugaan operasi penambangan ilegal.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa polisi tetap terlibat dalam bisnis ilegal meskipun ada upaya reformasi internal, yang diluncurkan setelah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998, untuk mengubah polisi menjadi institusi yang lebih bertanggung jawab dan kredibel.
Siapa pun yang meragukan hal ini hanya perlu mempertimbangkan peristiwa tahun 2022, ketika jenderal polisi bintang dua Teddy Minahasa ditemukan memperdagangkan obat-obatan terlarang yang disita oleh Polisi Sumatera Barat, yang dipimpinnya pada saat itu. Setahun kemudian, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatannya.
Dalam insiden lain pada tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,(PPATK) menemukan transaksi mencurigakan senilai triliunan rupiah yang diyakini terkait dengan perjudian daring, termasuk di rekening bank petugas polisi. Kasus ini masih belum terselesaikan hingga saat ini.
Kasus pembunuhan Sumatera Barat menandai pembunuhan kedua polisi terkenal terhadap sesama petugas dalam dua tahun.
Pada tahun 2022, mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo menembak kepala pembantunya sendiri, Nofriansyah Yosua Hutabarat, seorang brigadir polisi. Sambo, seorang jenderal bintang dua, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan terencana.
Kasusnya dianggap sebagai skandal terbesar yang melibatkan polisi dan menyebabkan kepercayaan publik pada institusi tersebut anjlok.
Baru-baru ini, seorang petugas polisi di Jawa Tengah ditangkap atas tuduhan menembak dan membunuh seorang siswa SMA berusia 17 tahun ketika diduga membubarkan perkelahian.
Menurut data dari kelompok hak asasi Amnesty International Indonesia, polisi dan Militer Indonesia (TNI) telah melakukan setidaknya 31 pembunuhan di luar hukum sepanjang tahun ini, delapan di antaranya terjadi dalam sebulan terakhir.
Budaya kekerasan di dalam polisi telah dibiarkan tidak ditangani sejak munculnya gerakan Reformasi pada tahun 1998; masalah yang berkepanjangan seperti itu menunjuk ke faktor sistemik dan struktural.
Serangkaian kasus yang telah terjadi baru-baru ini berfungsi sebagai pengingat suram, bahwa tidak ada tindakan serius yang diambil untuk membawa perubahan dalam kekuatan.
Harus ada reformasi dalam bagaimana institusi menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan petugasnya sendiri dan bagaimana memastikan akuntabilitas dalam penggunaan senjata mematikan. (die)
