Jakarta | Militan – Polisi sedang menyelidiki dugaan keterlibatan pejabat tingkat menengah hingga atas di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dalam konspirasi untuk bersekongkol dengan operasi perjudian daring ilegal, setelah belasan orang, termasuk staf ahli untuk mantan menteri Budi Arie Setiadi, disebutkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah meningkatkan upaya untuk mengekang apa yang dikatakannya, di mana 8,8 juta orang Indonesia dilaporkan telah menghabiskan sekitar Rp 900 triliun (US$56 miliar) sepanjang tahun ini.
Sebagai bagian dari tindakan tersebut, Polisi telah menangkap 24 orang pada hari Senin (25/11) termasuk 10 karyawan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Di antara pejabat kementerian yang ditangkap adalah Adhi Kismanto, yang menjabat sebagai staf ahli untuk mantan menteri Budi Arie meskipun sebelumnya gagal dalam tes seleksi kementerian.
Pada konferensi pers pada hari Senin (25/11) Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, mengatakan pejabat kementerian telah menerima suap dari jaringan perjudian daring sebagai imbalan karena mengizinkan mereka beroperasi di negara tersebut.
“Jumlah terbesar dibayar oleh sebuah situs web adalah Rp 24 juta. Tapi itu hanya satu situs web, padahal sebenarnya para tersangka melindungi ribuan orang,” kata Wira
Penyelidik juga menangkap tiga orang yang diduga mengoperasikan situs web perjudian ilegal dan sekitar belasan orang yang dicurigai bertindak sebagai perantara dalam operasi perjudian.
Para perantara diduga menyusun daftar situs web perjudian, yang bersedia membayar suap kepada pejabat kementerian dan juga mengumpulkan uang ilegal yang diterima dari situs tersebut.
Penyelidik menuduh bahwa perantara kemudian menyerahkan uang itu kepada Adhi dan pengusaha Alwin Jabarti Kiemas, yang tugasnya adalah memilih situs perjudian mana yang akan dibebaskan dari sistem pemblokiran kementerian.
Tersangka lain, Zulkarnaen Apriliantony, Mantan komisaris BUMN, diduga merekrut perantara dan berhubungan antara Adhi dan Alwin.
Wira mengatakan operasi perjudian berlangsung dari bulan April hingga awal bulan ini, ketika polisi menangkap para tersangka. Penyelidik juga menyita aset senilai Rp 176 miliar, termasuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing, serta hampir 30 mobil dan sepeda motor.
Polisi bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk menyelidiki hampir 3.500 rekening bank dan memblokir lebih dari 5.000 situs perjudian.
Wira mengatakan bahwa setelah 24 penangkapan, polisi menargetkan pejabat berpangkat lebih tinggi di dalam kementerian.
Penyelidik akan mulai menanyai mereka setelah pemilihan regional pada hari Rabu 27 November.
“Ini masih sebuah proses yang sedang berlangsung. Setelah pemilihan regional selesai, kami akan memperdalam penyelidikan kami lebih jauh,” ujar Wira.
Selain penyelidikan polisi, pemerintah telah mendesak platform media sosial seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok untuk lebih proaktif memblokir situs web perjudian ilegal.
Pada hari Selasa (26/11) pemerintah juga telah memulangkan warga negara Filipina yaitu Hector Aldwin Pantollana, yang ditangkap di Indonesia, sebagai bagian dari pertukaran tahanan untuk Handoyo Salman, seorang warga negara Indonesia yang diidentifikasi sebagai tersangka dalam kasus perjudian daring yang telah ditangkap di Filipina.
Beberapa pengamat mengklaim penangkapan itu bermotif politik, di tengah rumor bahwa Alwin dan Zulkarnaen bersekutu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Alwin dikabarkan menjadi keponakan mantan presiden dan ibu partai Megawati Soekarnoputri.
Spekulasi terutama berasal dari kemiripan nama belakangnya dengan nama mendiang suami Megawati yaitu Taufiq Kiemas.
Sementara itu, Zulkarnaen dikabarkan menjadi anggota dan juru kampanye untuk PDI-P.
Tetapi juru bicara PDI-P Chicco Hakim membantah rumor tersebut, mengatakan bahwa Alwin bukan kerabat Megawati dan bahwa baik Alwin maupun Zulkarnaen bukan anggota partai.
“Saya melihat spekulasi ini sebagai cara untuk mendiskreditkan PDI-P, terutama selama periode pendinginan tepat sebelum pemilihan regional,” katanya pada hari Selasa (26/11). (die)
