Jakarta | Militan – Kementerian Pertanian telah menandatangani perjanjian dengan TNI dan Polri, untuk mengizinkan keterlibatan mereka dalam mewujudkan tujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis (12/12) bahwa Angkatan Darat akan membantu produksi beras, sementara polisi akan membantu produksi jagung.
“Tentara akan terlibat dalam membantu pengamanan swasembada beras dan jagung, itulah bentuk kolaborasi kami,” kata Amran.
Dia juga mengatakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah memiliki kolaborasi terpisah untuk hortikultura, tetapi tidak memberikan rincian.
Amran mengatakan, kesepakatan antara kementerian dan dua lembaga keamanan akan membantu negara untuk mencapai swasembada pangan “secepat mungkin, secepat mungkin”, dan bahwa kolaborasi juga akan melibatkan administrasi regional.
Persiapan telah dilakukan untuk mempercepat program swasembada pangan dengan memastikan ketersediaan pupuk dan peralatan pertanian, dengan maksud untuk memulai program tahun depan.
Berbicara pada pengarahan yang sama, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan. Jenderal. Tandyo Budi R mengatakan, militer siap untuk bergabung dengan program keamanan pangan. Semua anggota Angkatan Darat juga siap untuk memberikan bantuan, termasuk dalam mengawasi dan mengoptimalkan program.
“TNI khususnya Angkatan Darat, akan membantu dalam segala hal, akan mengawasi semua aspek program, sesuai dengan instruksi dari Presiden. Yaitu untuk mencapai swasembada pangan dalam kerangka waktu yang ditentukan,” katanya.
Tandyo menambahkan bahwa salah satu langkah pertama adalah memaksimalkan sawah yang ada dengan meningkatkan produksi untuk meningkatkan frekuensi panen tahunan dari dua menjadi tiga atau empat kali setahun.
Pada 21 November, Menteri Pangan Koordinator Zulkifli Hasan mengatakan, presiden yang merupakan pensiunan letnan jenderal Angkatan Darat dan mantan menteri pertahanan, telah meminta para pembantunya untuk mempercepat program untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027, setahun lebih awal dari target awal.
Awal bulan ini, Prabowo mengatakan Indonesia harus mengejar swasembada tidak hanya dalam produksi beras, dan harus bertujuan untuk swasembada di masa depan dalam memproduksi semua tanaman pokok lainnya.
“Kita tidak hanya harus bebas dari impor beras, tetapi kita juga bebas dari semua impor komoditas makanan,” kata Presiden pada 3 Desember di Istana Negara, berpidato pada pertemuan kabinet pleno.
Selain mengimpor beras, Indonesia menjadi sangat bergantung pada komoditas makanan impor lainnya, terutama gula, bawang putih, kedelai, dan gandum, meskipun semuanya mandiri kecuali gandum hingga akhir 1990-an.
Dalam beberapa periode, negara mulai mengimpor jagung dalam upaya untuk menekan harga pakan ayam.
Pernyataan Presiden tentang perluasan program keamanan pangan ke tanaman lain muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang dapat meluas untuk mengganggu pasokan makanan.
Keamanan pangan disorot sebagai perhatian global pada tahun 2022 dan 2023 setelah Rusia menginvasi Ukraina, yang mengganggu pengiriman gandum ke pasar internasional dari dua dari 10 eksportir biji-bijian teratas dunia. (die)
