close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

27.5 C
Jakarta
Sabtu, Januari 18, 2025

Zulkifli Hasan Meminta Tambahan Rp 505 miliar Untuk Anggaran Menteri

spot_img

Jakarta | Militan – Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan meminta tambahan Rp 505 miliar untuk anggaran kementeriannya tahun 2025 dalam pertemuan dengan Komite Anggaran DPR pada Senin (2/12).

Dia mencatat bahwa permintaannya untuk dana tambahan lebih kecil dari yang diajukan oleh Menteri Koordinasi Pemberdayaan Sosial Muhaimin “Cak Imin” Iskandar.

Zulkifli menunjukkan bahwa kementeriannya saat ini tidak memiliki kantor tetap, mobil resmi, atau bahkan perabot kantor dasar.

“Jadi, saya meminta kurang dari Cak Imin, dan kami membutuhkan Rp 505 miliar lebih, Pak. Kantor baru, belum ada kursi, belum ada mobil resmi, belum ada apa-apa. Kantor juga tidak ada di sana, kami masih meminjam ruang kantor. Itu mungkin akan selesai pada bulan Januari,” katanya.

Kementerian Muhaimin, memiliki batas anggaran sebesar Rp 139,72 miliar dan ia meminta dana tambahan sebesar Rp 653,77 miliar.

Ketujuh menteri koordinasi meminta dana tambahan untuk kantor mereka selama pertemuan bersama mereka dengan Banggar pada hari Senin (2/12).

Sementara itu, anggaran Zulkifli saat ini adalah Rp 44,1 miliar, jauh di bawah perkiraan kebutuhan Rp 550 miliar.

“Sebelumnya saya katakan di Komite Anggaran, anggaran kami hanya Rp 40 miliar, kami membutuhkan sekitar Rp 550 miliar, itu pendek Rp 505 miliar, jadi akan dibahas nanti,” kata Zulkifli.

Dia menambahkan bahwa Banggar berencana untuk meninjau permintaan dengan pemerintah, dengan jadwal diskusi dua hingga tiga bulan.

Zulkifli juga menekankan peran kementeriannya dalam memastikan swasembada pangan, dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian pangan pada tahun 2027.

Anggaran yang diusulkan juga mencakup dana untuk dukungan operasional kementerian sebesar Rp 269,9 miliar dan koordinasi kebijakan sebesar Rp 230 miliar, yang bertujuan untuk memperkuat implementasi inisiatif ketahanan pangan.

Zulkifli menyarankan untuk membuat dasbor guna memantau pemanfaatan anggaran dan memastikan bahwa dana digunakan secara efisien.

“Jika program kementerian terkait yang saya koordinasikan berjalan dengan baik, kami tidak akan mengimpor beras tahun depan. Dan semoga tidak akan ada gandum impor tahun depan. Tidak perlu menunggu untuk 2027, juka ini berjalan dengan baik,” katanya. (die)

spot_img

Berita Terpopuler

Penjual Obat Keras Tramadol Berkedok Toko Sembako di Curug Digeruduk Emak-Emak dan Tokoh Agama!

Depok | Militan - Kehebohan melanda wilayah Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Sekelompok emak-emak bersama aliansi masyarakat dan tokoh agama melakukan aksi penggerebekan...

ABADI Solid, Demokrat Kota Malang Perkuat Dukungan di HUT ke-23

Malang | Militan - Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai rapat konsolidasi dan koordinasi peringatan HUT ke-23 Partai Demokrat di Kota Malang. Bakal Calon...

Ojol Hina Pegawai Tuli, Grab Langsung Turun Tangan

Malang | Militan - Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi tak terpuji seorang driver ojol yang menghina seorang pegawai tuli di...

Polres Majalengka Amankan 4 Orang Terkait Produksi dan Peredaran Uang Palsu

Majalengka | Militan - Polres Majalengka membongkar kegiatan produksi dan peredaran uang palsu yang memproduksi Dolar dan Rupiah di Kabupaten Sumedang. Sebanyak 4 orang...

Meriah! Risma dan Sanusi-Lathifah ‘Mberot’ Bareng Bantengan di Rakercabsus PDI Perjuangan Malang

Malang | Militan - Suasana meriah menyelimuti Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan di Kabupaten Malang, Minggu (15/9/2024). Hadir dalam acara ini, Tri...

Waspada! Kasus TBC di Indonesia Meroket, Dokter Spesialis Paru di Malang Ungkap Fakta Menakutkan

Jakarta | Militan - Indonesia menempati posisi kedua dunia dengan kasus Tuberkulosis (TBC) tertinggi, hanya kalah dari India. Data ini diungkap oleh Dr. Ungky...
Berita terbaru
Berita Terkait