Jakarta | Militan – setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia untuk mengutarakan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS.
“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan resmi.
“Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum.”
Ia menyebut Indonesia Ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau umum disebut Global South melalui BRICS.
Sugiono menekankan Indonesia tetap akan melanjutkan keterlibatan di forum-forum lain dan melanjutkan diskusi dengan negara maju.
Dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden ke-8, Prabowo Subianto pada Minggu (20/10). Prabowo juga mengingatkan para pemimpin untuk “tidak cepat puas” mengingat masih banyaknya tantangan perekonomian Indonesia sekalipun “diterima di kalangan G20”.
BRICS merupakan singkatan dari lima negara berkembang yang berpengaruh yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Yang bertujuan untuk memperkuat suara negara-negara berkembang di hadapan dominasi-dominasi negara maju alias Global South alias Barat.
Menurut pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Idil Syawfi, menyebut bergabungnya Indonesia dengan BRICS “menunjukkan keberpihakan Indonesia kepada salah satu kubu yaitu kubu revisionis atau kubu perlawanan”. katanya pada Minggu (27/10).
Dan Idil menilai BRICS ialah sekelompok negara-negara yang merasa tidak puas dengan sistem yang dibangun oleh Barat saat ini.
“Bergabung dengan BRICS akan memberi cap Indonesia sebagai kelompok perlawanan,” ujar Idill.
Terpisah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Musa Maliki, memandang BRICS sebagai, “semangat independensi yang terdiri dari negara-negara Selatan (Global South) untuk mengimbangi dominasi Barat atau hegemoni AS”.
Pada 2001, ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill, “penemu” istilah BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dalam laporan yang memprediksi empat negara itu bakal menjadi kekuatan ekonomi utama pada tahun 2050.
Brasil, Rusia, India, dan China kemudian mengadakan KTT pertama mereka di Yekaterinburg, Rusia pada tahun 2009.
Afrika Selatan bergabung dengan BRIC pada tahun 2010 dan mulai berpartisipasi secara penuh dalam KTT pada tahun 2011 sehingga namanya berubah menjadi BRICS. Awalnya ia tidak menyetujui bergabungnya Afrika Selatan dari segi kemampuan ekonomi.
Walaupun pertemuan awal BRIC tadinya lebih untuk menyoroti kesempatan investasi, BRICS kemudian berubah menjadi blok geopoliti dengan tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang.
Idil menyebut BRICS ingin mengubah sistem yang ada selama ini, “Keinginan (BRICS) adalah untuk menegaskan multipolarisme sebagai pengganti unipolarismenya Amerika Serikat,” ujar Idil.
“Beberapa literatur malah lebih keras mengatakan BRICS sebagai kelompok revisionis yang ingin merubah status quo.. atau ada juga yang melabelnya sebagai a group of dissatisfied countries (kelompok negara-negara yang tidak puas)”.
Negara-negara BRICS ingin meningkatkan kerjasama ekonomi antarnegara termasuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur.
Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Ke empat negara terakhir yang resmi bergabung sebagai negara anggota BRICS pada Januari 2024.
Lantas mengapa Indonesia ingin bergabung dalam BRICS?
Menteri Luar Negeri menyebut Indonesia melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih.
“Antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,” ujar Sugiono pada Jumat (25/10).
Ia juga mengatakan bahwa Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South melalui BRICS.
Sugiono menekankan Indonesia tetap akan melanjutkan keterlibatan di forum-forum lain dan melanjutkan diskusi dengan negara maju.
Tujuan Indonesia untuk bergabung ke BRICS dipandang sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menjadi ketergantungan dengan negara mana pun khususnya negara-negara maju alias Global North, menurut Musa Maliki dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
“BRICS adalah gerakan nyata Global South, yakni kerjasama antar negara Selatan-Selatan untuk maju bersama sama saling tolong menolong dalam menghadapi banyak tantangan krisis global,” ujar Musa.
Musa juga menyebut bahwa ada beberapa manfaat konkret yang akan diperoleh apabila Indonesia bergabung dengan BRICS yaitu: Pertama, akses arus perdagangan yang intens untuk menghindari krisis global.
Kedua, embargo ekonomi negara maju tidak akan mempan terhadap negara-negara BRICS sehingga perekonomian kuat. Sirkulasi ekonomi politik dunia menjadi lebih berimbang antara negara Utara dan Selatan sehingga perekonomian tidak berputar 10% di negara maju saja.
Bedanya antara BRICS dan OECD
Pada April 2024 Indonesia berkeinginan untuk bergabung ke Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi.
Negara yang ingin menjadi anggota OECD harus diterima dan disetujui oleh total 38 semua anggota OECD yang sudah ada, dan Israel termasuk dalam salah satunya.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan tidak ada rencana Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terutama dengan masih berlangsungnya “situasi kekejaman Israel di Gaza”.
Musa memandang kecenderungan pemerintahan Prabowo Subianto adalah mengejar keanggotaan di BRICS ketimbang OECD.
“BRICS bagi Indonesia adalah kendaraan baru yang relevan di saat krisis global dunia Barat.” tambah Musa
Dengan perbandingan yang sama, Idil juga memandang niat bergabung dengan OECD adalah juga untuk saluran aktivisme Indonesia sementara keuntungan ekonomi hanya sebatas bonus. (die)
