DEPOK | Militan.co.id- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, S.Kom, MMSI, menegaskan perencanaan dalam mendorong tata ruang terbuka guna mewujudkan Kota Depok sebagai Smart City. Hal itu disampaikan dalam Reses II Tahun Sidang 2024-2025 yang di buka oleh anggota DPRD kota Depok, H. Hamzah, yang digelar di Tapos, Kota Depok, Senin (10/3/2025).
Sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat yang bertugas di Badan Anggaran, Fraksi Gerindra, serta menjadi bagian dari Pansus Investigasi Investasi di Ranah Pemerintahan Provinsi dan Forkopimda Jawa Barat, Pradi menegaskan terkait pertanyaan pada sesi tanya jawab yang disampaikan salahsatu warga Depok yang hadir pada Reses tersebut, Eko, sekaligus wartawan, mengenai peran serta anggota DPRD Provinsi, dalam mendorong perencanaan tata kelola ruang di Kota Depok.
“Perencanaan tata ruang adalah proses bertahap yang dilakukan dalam rentang waktu 20 tahun. Saat ini, kita mulai mendiskusikan perencanaan untuk dua dekade ke depan. Jika ingin mengikuti perkembangan zaman, maka Depok harus siap menuju Smart City,” ujar Pradi, saat penyampaian di acara Reses II.
Menurutnya, Smart City merupakan konsep kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola perkotaan. Konsep ini mencakup Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Society, Smart Mobility, dan Smart Living. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi yang juga Ketua DPC Gerindera kota Depok menjelaskan, untuk mendorong infrastruktur dan ruang terbuka hijau
dalam sesi resesnya, Pradi menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikembangkan bersama pemerintah dan dinas terkait. Menurutnya, kekayaan budaya dan keberagaman suku yang tinggal di Depok, seperti Jawa, Betawi, Sunda, dan lainnya, harus dimanfaatkan sebagai potensi monumental yang bisa diangkat dalam konsep pembangunan tematik di tingkat kota dan provinsi.
Sementara itu, dengan cermat ia melihat dari aspek lingkungan, Pradi menegaskan bahwa pembangunan di Kota Depok tidak boleh terpusat pada satu titik saja, melainkan harus merata di seluruh wilayah. Ia juga menyoroti pentingnya menyediakan akses transportasi yang lebih baik, termasuk mendorong realisasi Underpass Citayam untuk mengurai kemacetan serta berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor terkait proyek tersebut.
“Kita juga punya banyak situ yang bisa dinormalisasi agar menjadi ruang terbuka hijau. Nantinya, bisa dikembangkan sebagai pusat kuliner, olahraga, serta area penghijauan yang bermanfaat bagi kualitas udara dan lingkungan,” tambahnya.
Mengenai, kolaborasi dan digitalisasi tata kelola Kota, lebih lanjut, Pradi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan dan berbagai pihak dalam pembangunan infrastruktur kota. Dengan APBD Kota Depok yang hanya Rp 4,2 triliun, ia menilai perlu ada investasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, investor, dan tokoh masyarakat.
Selain itu, Pradi juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien. Ia mengusulkan agar sistem layanan kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD dapat diakses melalui aplikasi digital, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih mudah dan cepat.
“Melalui tata kelola berbasis teknologi, masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih baik. Dengan perencanaan yang matang serta kolaborasi lintas sektor, Depok bisa berkembang lebih pesat menuju Smart City yang modern dan inklusif,” pungkasnya.
