DEPOK | Militan.co.id- Ketidakhadiran sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam rapat paripurna penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri-Chandra Rahmansyah, menuai kritik. Forum resmi yang berlangsung pada Kamis (6/2/2025) malam itu seharusnya menjadi momentum penting dalam proses transisi pemerintahan daerah, namun justru diwarnai absennya banyak pejabat.
Sekretaris Gerindra Depok yang juga anggota DPRD Kota Depok, Hamzah, menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk sikap yang tidak mencerminkan profesionalisme dalam pemerintahan. Menurutnya, pejabat seharusnya menunjukkan komitmen terhadap proses demokrasi dengan hadir dalam forum resmi seperti rapat paripurna.
“Ketidakhadiran para pejabat dalam rapat paripurna adalah hal yang patut dipertanyakan. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi bagian dari mekanisme pemerintahan yang harus dihormati,” ujar Hamzah pada Jumat (7/2/2025).
Ia juga menyoroti bahwa absennya para pejabat dalam agenda penting ini bisa menjadi indikasi lemahnya kesadaran terhadap transisi kepemimpinan yang tertib dan beretika.
“Bagaimana bisa berbicara soal tata kelola pemerintahan yang baik jika sejak awal para pejabat tidak menghormati proses demokrasi? Ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan ke depan,” tegasnya.
Hamzah mendesak Wali Kota terpilih, Supian Suri, untuk mengevaluasi pejabat yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Ia menekankan bahwa disiplin dan loyalitas terhadap tugas pemerintahan harus menjadi perhatian utama agar roda birokrasi di Kota Depok berjalan lebih efektif.
“Ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan baru. Jika tidak ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terulang di masa mendatang,” tandasnya.
Absennya pejabat dalam rapat paripurna ini bukan sekadar soal ketidakhadiran fisik, tetapi juga mempertanyakan komitmen mereka terhadap pemerintahan yang profesional dan berintegritas. (Rn)
