Depok | Militan- Menjelang akhir masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, permasalahan sengketa lahan SDN Utan Jaya di Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Cipayung, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, aksi penyegelan yang dilakukan belasan warga yang mengaku ahli waris tanah, Senin (6/1/2024), membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) lumpuh total.
Guru dan siswa terpaksa berkumpul di tepi Jalan Raya Utan Jaya tanpa bisa memasuki gedung sekolah. Nasrulla Marasabessy, kuasa ahli waris, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes atas janji Pemkot Depok yang tak kunjung direalisasikan.
“Kami dari perwakilan ahli waris H Namit bin Sairan menuntut Wali Kota untuk segera menyelesaikan masalah ini. Janji-janji sudah lama diberikan, tapi hingga kini belum ada tindakan nyata,” tegas Nasrulla, dikutip Selasa (7/1/2025).
Ia menyebut ahli waris memiliki bukti kepemilikan berupa girik tanah. Namun, hingga saat ini, kejelasan dokumen dari pihak Pemkot Depok maupun Pemda Bogor masih dipertanyakan.
“Harapannya, pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai yang dirugikan adalah anak-anak yang harusnya fokus belajar,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, memastikan bahwa pihaknya tetap menjalankan tanggung jawab dalam menjaga hak pendidikan siswa meski sekolah disegel.
“Masalah sengketa lahan bukan wewenang kami. Fokus Dinas Pendidikan adalah memastikan anak-anak tetap bisa belajar,” kata Sutarno.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini menjadi tanggung jawab bidang aset Pemkot Depok. “Kami berharap masalah ini segera tuntas, agar anak-anak bisa belajar dengan tenang tanpa hambatan seperti ini,” ujarnya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Pemkot Depok, Fadli, belum memberikan tanggapan terkait perkembangan kasus ini.
Kasus sengketa SDN Utan Jaya ini menjadi sorotan publik, mengingat dampak langsungnya terhadap aktivitas pendidikan. Perlu perhatian serius dari pemerintah agar masalah ini tidak berlarut-larut, apalagi menyangkut masa depan siswa sebagai generasi penerus. (Rn)
