Riau | Militan – Kelompok hak asasi manusia telah mengutuk bentrokan pertengahan pekan yang memanas, antara personel keamanan PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan swasta yang mempelopori proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau, dan penduduk setempat yang menentang proyek tersebut.
Puluhan penduduk Rempang dan petugas keamanan MEG terlibat dalam perkelahian sengit pada hari Rabu (18/12) di desa Sembulang Hulu dan Sei Buluh yang membuat beberapa penduduk dirawat di rumah sakit.
Andri Alatas, direktur Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (LBH Pekanbaru) di Riau, menuduh perusahaan tersebut melanggar hukum dengan mengerahkan petugas keamanan di Rempang, karena belum memperoleh sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) untuk lokasi PSN.
“Perusahaan mengerahkan personel keamanan sebagai taktik untuk mengintimidasi dan membungkam penduduk [menentang proyek]. PT MEG harus segera menarik semua petugas keamanan mereka,” kata Andri pada hari Kamis (19/12).
Melalui Otoritas Zona Perdagangan Bebas Batam (BP Batam), perusahaan sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi HPL untuk PSN Rempang dari Kementerian Perencanaan Agraria dan Tata Ruang, tetapi sertifikat tersebut hanya dapat dikeluarkan setelah semua penduduk diusir dari lokasi proyek.
Dewi Kartika, sekretaris jenderal Konsorsium Reformasi Agraria (KPA), mengecam keras bentrokan hari Rabu, menuntut agar pemerintah membatalkan proyek pembangunan di Rempang dan kepolisian menangkap semua pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan.
“Dalam dua tahun terakhir, PT MEG telah melakukan berbagai tindakan intimidasi dan agresi terhadap penduduk Rempang,” kata Dewi dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (18/12)
“Kasus kekerasan yang berulang di Rempang mencerminkan bagaimana pemerintah memaksa pengembangan PSN [seluruh negara]. Proyek-proyek ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah secara sistematis bekerja dengan perusahaan-perusahaan untuk secara jahat merebut tanah rakyat,” katanya
Ketegangan dan insiden kekerasan telah meningkat di Rempang sejak tahun lalu, setelah pemerintah mengumumkan rencananya untuk merelokasi penduduk asli pulau itu untuk membangun pusat ekonomi Kota Ramah Lingkungan Rempang.
Mayoritas dari 7.500 penduduk Rempang telah menolak untuk diusir dari rumah mereka, karena takut bahwa hal itu akan mengancam mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan menghapus warisan mereka.
Menurut KPA, dua tahun terakhir telah melihat setidaknya delapan insiden intimidasi dan kekerasan yang menargetkan penduduk Rempang, dengan korban setidaknya 51.
Wadi, penduduk Sembulang Hulu berusia 50 tahun, mengatakan kekerasan terbaru terjadi setelah dua petugas keamanan MEG merobek spanduk yang memprotes proyek pembangunan.
Beberapa warga diduga menangkap seorang petugas keamanan, memukulinya dan menyanderanya, menolak untuk membebaskannya kecuali MEG menandatangani perjanjian yang berjanji untuk berhenti menghancurkan spanduk mereka.
Beberapa jam kemudian, sekitar 30 petugas keamanan MEG diduga menggerebek desa dalam upaya untuk membebaskan petugas yang ditangkap, yang mengakibatkan bentrokan.
Setidaknya tujuh warga mengalami memar, luka, dan patah tulang selama insiden tersebut, sementara beberapa kendaraan milik warga hancur.
Seorang perwakilan MEG mengakui bahwa beberapa personel keamanan perusahaan telah menyerang Sembulung Hulu, tetapi membantah bahwa mereka merusak spanduk penduduk.
Beberapa jam setelah insiden di Sembulung Hulu, tiga penduduk di desa Sei Buluh terdekat terluka setelah mereka diduga diserang oleh petugas keamanan MEG.
Proyek Rempang Eco-City dijadwalkan untuk menampung pabrik kaca terbesar kedua di dunia, yang diharapkan dapat mendatangkan investasi sebesar Rp 381 triliun (US$25 miliar) hingga tahun 2080.
Menurut data 2021 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepulauan Riau memiliki 190 juta ton cadangan potensial pasir kuarsa atau pasir silika, bahan baku utama untuk pembuatan kaca dan panel surya.
Mantan presiden Joko Widodo mengamankan investasi untuk proyek tersebut selama kunjungan ke Tiongkok pada bulan Juli tahun lalu.
Pemerintah awalnya mengatakan proyek tersebut akan mulai pada akhir September 2023, tetapi telah terhenti karena masalah akuisisi tanah. (die)
