Jakarta | Militan – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, mendapat kritikan publik usai menjadi tuan rumah sesi berbagi tips untuk masuk ke universitas asing, sebuah langkah yang dilihat oleh banyak orang sebagai hal yang tidak pantas mengingat bahwa dia harus lebih fokus untuk meningkatkan kualitas universitas di dalam negeri.
Kementerian yang baru didirikan ini, melalui sebuah video saluran YouTube resminya pada hari Selasa (10/12) yang dimana video berdurasi satu setengah jam memperlihakan Stella, yang merupakan seorang lulusan Harvard dan juga seorang profesor di Universitas Tsinghua di Cina, menyajikan lusinan slide yang berisi saran tentang cara belajar di luar negeri.
Tips dibagikan pada berbagai masalah mulai dari perencanaan keuangan, penulisan esai aplikasi perguruan tinggi, hingga strategi yang disesuaikan untuk memasuki universitas Ivy League. Stella juga sering melihat kembali pengalamannya sebagai mahasiswa dan dosen di universitas internasional terkemuka.
“Aku pernah menjadi dirimu. Jika saya bisa melakukannya, Anda juga bisa,” dia menekankan di awal presentasinya.
Video itu dengan cepat menarik reaksi publik yang beragam, dengan beberapa menganggapnya berguna, dan yang lain mengatakan bahwa itu salah bagi seorang pejabat tinggi di kementerian pendidikan tinggi untuk mempromosikan pendidikan luar negeri.
Di antara sentimen paling populer yang dibagikan secara online adalah bahwa kementerian harus memfokuskan energinya untuk meningkatkan kualitas universitas lokal dan meningkatkan daya saing mereka secara global.
Universitas lokal telah berjuang dalam beberapa dekade terakhir untuk unggul di panggung internasional, dengan QS World University Rankings 2025 menempatkan Universitas Indonesia (UI) di peringkat ke-206 secara global.
Universitas Malaya Malaysia, sebagai perbandingan, berada di peringkat ke-60, sementara Universitas Nasional Singapura berada di peringkat kedelapan di dunia.
Data Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dari tahun lalu menunjukkan hampir 56.000 siswa Indonesia pergi ke luar negeri untuk belajar, yang menandai peningkatan 21 persen sejak 2014 dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat setiap tahun.
Meskipun tidak ada data resmi tentang mahasiswa asing di negara ini, berbagai sumber mengutip jumlahnya sekitar 3.800 pada tahun 2021, atau kurang dari 1 persen dari mahasiswa yang tercatat secara nasional.
Daya saing yang rendah dari universitas-universitas Indonesia sebelumnya dikaitkan oleh para analis dengan kualitas penelitian yang buruk, dan sumber daya manusia serta fasilitas yang tidak memadai.
Terhadap latar belakang ini, kritik terhadap presentasi Stella lazim secara online, dengan banyak yang setuju bahwa seolah-olah kementerian telah menyerah pada universitas lokal.
Menanggapi banyaknya kritik, penjabat sekretaris jenderal kementerian Togar Magihut Simatupang mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu (11/12) bahwa presentasi Stella murni bersifat pendidikan, dengan alasan bahwa adalah tugas pemerintah untuk memberi tahu warganya dan memberi mereka kesempatan terbaik.
“Itu adalah bentuk kapasitas dan tanggung jawabnya untuk mendidik masyarakat, terutama kaum muda, guna memberi mereka kesempatan akademik inklusif untuk belajar baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Togar.
Profesor berusia 45 tahun itu telah menghabiskan beberapa dekade terakhir tinggal di luar negeri dan mengajar ilmu kognitif di beberapa universitas paling bergengsi di dunia, yang terbaru adalah Universitas Tsinghua Beijing.
Pakar pendidikan Ina Liem mengatakan, presentasi wakil menteri tidak melanggar kode etik apa pun tentang pendidikan nasional, tetapi publik benar untuk menyerukan pesan campuran dari kementerian.
“Untuk kementerian yang baru dibentuk, mereka telah membuat banyak pernyataan yang salah, yang mengkhawatirkan karena masih belum jelas ke mana mereka akan pergi,” kata Ina
“Biasanya, pejabat tinggi yang baru ditunjuk akan meluangkan waktu untuk mendengarkan dan berempati sebelum melakukan apa pun. Menteri pendidikan sebelumnya, misalnya, menghabiskan beberapa waktu untuk mempelajari masalah dan mengunjungi lapangan sebelum menerbitkan kebijakan,” lanjutnya.
Bulan lalu, kementerian tersebut juga menjadi berita utama nasional ketika menterinya, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengatakan bahwa penerima program beasiswa unggulan negara yang bernama Endowment Fund for Education (LPDP) seharusnya tidak lagi diminta untuk kembali ke Indonesia.
Pernyataan tersebut memicu wacana publik, dengan banyak yang menyatakan ketidaksetujuan mengingat bahwa LPDP didanai oleh pembayar pajak dan bahwa penerima harus kembali untuk melayani kepentingan terbaik negara.
“Orang-orang akan menghubungkan titik-titik antara presentasi baru-baru ini dan LPDP brouhaha, dan masuk akal bagi publik untuk merasa frustrasi,” lanjut Ina.
Sementara itu, selama kampanye kepresidenannya, Presiden baru Prabowo Subianto telah berjanji untuk memberikan tambahan 20.000 beasiswa internasional, dengan alasan bahwa negara ini membutuhkan lebih banyak profesional berpendidikan luar negeri, terutama di sektor sains dan kedokteran untuk memenuhi kebutuhan negara. (die)
