Jakarta | Militan – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah akan menengahi perselisihan atas kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI), salah satu organisasi kemanusiaan tertua di negara ini.
Ketua PMI Jusuf Kalla, terpilih kembali ke posisi teratas pada pertemuan nasional PMI di Jakarta pada hari Senin (9/12) tetapi politisi Partai Golkar Agung Laksono telah mengklaim bahwa dia adalah ketua yang sah meskipun bukan anggota organisasi kemanusiaan.
“Kami akan mencoba menengahi masalah kepemimpinan ganda, meskipun itu tergantung pada apakah kedua kubu menginginkan mediasi atau tidak,” kata Supratman pada hari Rabu (11/12).
Kementerian saat ini sedang meninjau permintaan kedua faksi agar pemerintah mengakui klaim mereka sendiri terhadap kepemimpinan PMI.
“Kami sedang memeriksa apakah keputusan tersebut sejalan dengan peraturan PMI,” kata Supratman.
Kalla, yang telah memegang posisi ketua PMI sejak 2009, mempertanyakan apa dasar Agung untuk meminta agar kementerian menerima klaimnya atas kepemimpinan.
“Dia bisa mencoba, tentu saja, tetapi bisakah dia menyajikan kasus yang kuat? Versi pencalonannya tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan PMI,” kata Kalla pada hari Selasa (10/12).
Spekulasi bahwa Agung akan memperebutkan posisi Kalla muncul akhir bulan lalu setelah organisasi yang baru didirikan bernama Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) meminta kepala PMI regional untuk mendukung Agung sebagai kandidat untuk jabatan teratas PMI.
Bulan lalu, Agung mendaftarkan aplikasi kepemimpinan dengan PMI meskipun bukan anggota organisasi.
Tetapi pencalonan Agung dibatalkan, setelah dia gagal memenuhi ambang batas minimum dukungan 20 persen anggota PMl pada Minggu (8/12) malam.
Malam itu, Kalla muncul sebagai satu-satunya kandidat setelah memenangkan mayoritas dukungan dari kantor regional PMI.
Agung dan beberapa anggota PMI dilaporkan mengadakan versi mereka sendiri dari perlombaan ketua di tempat yang berbeda di Jakarta pada hari Minggu (8/12) sebagai protes atas satu-satunya pencalonan Kalla.
Kelompok tersebut mengklaim telah memilih Agung sebagai ketua PMI yang baru sebagai gantinya.
Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan dia berharap masalah kepemimpinan PMI tidak akan mempengaruhi pekerjaan organisasi kemanusiaan.
“Pekerjaan PMI penting bagi pemerintah. Jadi pemerintah berharap PMI dapat tetap solid,” katanya kepada wartawan di kantornya pada hari Selasa (10/12).
Pratikno menolak, untuk berkomentar lebih lanjut tentang perspektif pemerintah tentang perselisihan ketua PMI dan mengatakan itu berada di bawah yurisdiksi Kementerian Hukum. (die)
