Kalimantan | Militan – Otoritas Kota Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memulai persiapan langkah-langkah keamanan untuk mengantisipasi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mulai bekerja di ibu kota baru pada 17 Agustus 2028.
Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa koordinasi telah dibangun dengan Kepala Polisi Kalimantan Timur dan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk mengamankan objek vital, termasuk Istana Garuda dan Istana Negara.
“Pada tahun 2025, kami juga akan mendirikan pos keamanan. Akan ada 12 pos yang akan kami siapkan,” kata Basuki di kantornya di Jakarta pada hari Senin (9/12).
Rencana Prabowo untuk mulai bekerja di ibu kota Nusantara masa depan pada tahun 2028, atau paling lambat tahun 2029, diumumkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Dengan mempertimbangkan target ini, Basuki menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru harus segera selesai.
Selain itu, selama forum G20, Basuki mencatat bahwa Prabowo telah mengatakan bahwa ibu kota Indonesia harus bergerak karena perubahan iklim. Jakarta berisiko karena permukaan laut terus naik karena perubahan iklim.
Basuki juga menunjukkan bahwa Prabowo telah menandatangani Undang-Undang No. 151/2024, yang mengubah Undang-Undang No. 2/2024 tentang Daerah Ibu Kota Khusus Jakarta. Dengan peraturan baru ini, ibu kota saat ini tidak lagi akan disebut sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan sebagai Daerah Khusus Jakarta (DK.J.)
Menurut Basuki, Prabowo juga menginstruksikannya untuk segera menyelesaikan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan peradilan. Basuki diberi arahan tepat sebelum penunjukannya sebagai kepala Otoritas IKN.
“Presiden Prabowo juga menginstruksikan saya ketika saya akan ditunjuk sebagai kepala Otoritas IKN untuk segera menyelesaikan infrastruktur untuk lembaga peradilan dan legislatif, bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Basuki.
Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai kemajuan 61,7 persen dalam pengembangan infrastruktur di Nusantara, mencakup 109 proyek senilai sekitar Rp 89 triliun.
Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, meyakinkan bahwa infrastruktur dasar di Nusantara sedang dipersiapkan untuk mendukung relokasi pegawai negeri sipil pada awal tahun 2025. (die)
