Jakarta | Militan – Kementerian Pekerjaan Umum telah meminta alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 14,8 triliun tahun depan, untuk membayar proyek-proyek konstruksi di ibukota baru Nusantara yang direncanakan di Kalimantan Timur.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan pada sidang dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi infrastruktur dan transportasi bahwa jumlah yang diusulkan akan menjadi bagian dari anggaran Rp 60,6 triliun yang diharapkan kementerian untuk mengamankan tahun depan.
“Sebagian dari pendanaan akan digunakan untuk Nusantara dan Papua, mengingat bahwa kami baru saja memiliki ekspansi regional di daerah tersebut,” kata Dody.
Dody mengatakan, bahwa alokasi anggaran tambahan yang diminta untuk Nusantara akan dialokasikan untuk jalan di kecamatan pemerintah utama dan untuk pembangunan jalan tol baru yang menghubungkan daerah tersebut ke ibu kota Kalimantan Timur, Balikpapan.
Kementerian berencana untuk menggunakan Rp 9,9 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan baru yang menghubungkan Nusantara dengan daerah sekitarnya.
Presiden Prabowo Subianto telah berjanji untuk terus membangun Nusantara, meniadakan kekhawatiran bahwa ia akan meninggalkan proyek warisan multi-miliar dolar pendahulunya Joko Widodo yang dijadwalkan selesai pada tahun 2045.
Namun, Prabowo tidak menyebutkan Nusantara dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober lalu, ia hanya berfokus pada beberapa kebijakan khasnya, termasuk program makanan gratis dan proyek keberlanjutan pangan.
Secara terpisah, kepala Otoritas Kota Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, mengatakan beberapa proyek utama di Nusantara telah selesai pada awal Desember, termasuk tempat tinggal resmi untuk menteri koordinasi dan kompleks apartemen bagi pekerja pemerintah.
Basuki juga mengatakan bahwa vendor swasta telah menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung, seperti restoran dan kafe. (die)
