Jakarta | Militan – Untuk menghapus semua pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil lainnya dalam 15 tahun ke depan, Presiden Prabowo Subianto perlu memperkenalkan reformasi besar-besaran pada kebijakan energi dan iklim yang ada.
Janji yang disampaikan Prabowo selama pertemuan kelompok dua puluh (G20) di Brasil pada 19 November, disertai dengan komitmen untuk memperkenalkan 75 gigawatt (GW) energi terbarukan ke dalam jaringan listrik dalam periode yang sama.
Fabby Tumiwa, direktur eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (21/11) mengatakan bahwa janji itu mengirimkan sinyal positif, tetapi harus ditindaklanjuti dengan perintah langsung yang tegas kepada menteri terkait dan perusahaan listrik milik negara PT PLN untuk mengembangkan cara yang terperinci dan terukur untuk mewujudkannya.
IESR memperkirakan bahwa menghentikan pabrik batu bara negara lebih awal, akan merugikan negara sebesar US$4,6 miliar hingga tahun 2030, yang mencakup biaya aset serta penurunan pendapatan negara.
Itu juga akan membutuhkan transisi pekerja yang terkena dampak, biayanya diperkirakan meningkat menjadi $27,5 miliar hingga tahun 2050, karena pemerintah mempercepat rencana selama beberapa dekade mendatang.
Selain itu, IESR memperkirakan bahwa pemerintah akan membutuhkan sekitar $1.2 triliun investasi sehingga negara dapat memenuhi semua kebutuhan listriknya dari energi bersih, termasuk penyimpanan energi dan jaringan transmisi untuk mengatasi risiko intermiten, serta karakteristik jarak jauh dari sumber terbarukan.
“Akhir dari pembangkit listrik tenaga batu bara membutuhkan investasi besar-besaran,” kata Fabby.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pembangkit batu bara menghasilkan bagian terbesar lebih dari 54 persen dari total 91,16 gigawatt (GW) kapasitas terpasang di negara ini tahun lalu, diikuti oleh lebih dari 30 persen dari minyak dan gas.
Komitmen Prabowo datang terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia terus kehilangan target investasi terbarukannya selama beberapa tahun terakhir.
Tahun lalu, hanya memesan investasi energi terbarukan senilai $1,5 miliar. Bisnis telah menyalahkan kurangnya tindakan pemerintah untuk mengatasi hambatan struktural dan keuangan di sektor ini.
“Indonesia perlu merevisi rencana energi jangka panjangnya untuk menyelaraskan dengan pengumuman baru-baru ini untuk menghapus batubara pada tahun 2040,” kata Dimitri Pescia, Direktur transformasi sistem tenaga di lembaga pemikir energi Agora Energiewende pada hari Jumat (29/11).
Putra Adhiguna, direktur pelaksana di Energy Shift Institute, mengatakan pada hari Selasa (26/11) bahwa Presiden Prabowo telah berjanji untuk memperkenalkan tambahan 75 GW energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan, tetapi dia meragukan itu akan cukup untuk menggantikan semua pabrik bahan bakar fosil yang ingin dia pensiunkan.
Ketua Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kesiapan sektor energi, termasuk dampaknya pada industri batu bara. (die)
