Bali | Militan – Sebuah proyek untuk sebuah bandara baru yang akan dibangun di Bali utara, telah bergerak maju dengan penggagasnya PT BIBU Panji Sakti menandatangani perjanjian kepala (HoA) dengan perusahaan Cina, Chang Ye Construction Group.
Direktur presiden BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo mengatakan bahwa dua minggu setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, kemitraan berlanjut dengan penandatanganan HoA.
“Kami terus bergerak maju dengan kecepatan penuh untuk memastikan bahwa proyek ini sejalan dengan instruksi Pak Presiden.
“Penandatanganan Kepala Perjanjian ini adalah bukti konkret dari apa yang telah kami kerjakan,” kata Erwanto pada hari Minggu (24/11).
Erwanto menjelaskan, bahwa proyek tersebut telah mendapatkan $3 Miliaran investasi untuk mempercepat pengembangan bandara internasional baru Bali, yang sekarang akan selesai pada akhir tahun 2027.
Pembangunan akan mencakup tiga area utama, yaitu bandara itu sendiri, pembangunan perkotaan di sekitar langsung atau kota aero, dan pembangunan area yang lebih luas atau aerotropolis.
BIBU Panji Sakti bersumpah, bahwa metode rehabilitasi lahan yang akan digunakan untuk pengembangan bandara tidak akan mengorbankan lahan produktif, tanah perumahan, tempat ibadah atau situs bersejarah di kabupaten Buleleng.
Selanjutnya, pengembang berencana untuk menyewakan tanah komunitas tanpa mengubah hak kepemilikan tanah apa pun.
Selama acara penandatanganan MoU di forum bisnis yang diadakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Shanghai, Cina.
Direktur presiden Grup Konstruksi Chang Ye Yu Xueze menyatakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan bandara internasional baru.
“Proyek bandara internasional Bali utara ini merupakan karya luar biasa yang mencerminkan keharmonisan budaya, alam, dan manusia. Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif ini dengan dampak globalnya,” katanya.
Djauhari Oratmangun, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, juga menyampaikan dukungannya untuk proyek tersebut yang dia gambarkan sebagai bukti hubungan erat antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam kemitraan strategis untuk investasi dan pembangunan.
Gagasan untuk membangun bandara baru di Bali muncul pada tahun 2016, tetapi telah memicu beberapa perdebatan di antara para elit politik dan menimbulkan kekhawatiran tentang pariwisata yang berlebihan.
Mantan presiden dan ketua Partai Perjuangan Demokratik Indonesia (PDI-P), Megawati Soekarnoputri telah menyatakan penentangannya terhadap proyek tersebut, dengan alasan bahwa pengembangan bandara akan menempatkan masyarakat lokal pada risiko terpinggirkan dan hanya akan menguntungkan investor pariwisata.
Proyek tersebut dieliminasi dari daftar proyek strategis nasional (PSN) pada tahun 2022 oleh presiden Jokowi saat itu, di tengah kurangnya dukungan politik.
Dalam kunjungan ke Denpasar, Bali, pada Senin (3/11) Presiden Prabowo Subianto bersumpah untuk melanjutkan pembangunan, mengklaim bahwa bandara baru di utara pulau itu akan membantu mengubah provinsi menjadi ‘Singapura baru atau Hong Kong baru’.
Kepala Kantor Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, telah memberikan dukungannya di belakang rencana tersebut, meskipun dia juga mencatat bahwa itu perlu ditinjau lebih lanjut.
Dia berpendapat bahwa bandara baru akan membantu menyebarkan pariwisata secara lebih merata di seluruh pulau, mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas di wilayah selatan.
“Keputusan pemerintah pusat untuk membangun bandara baru harus menjalani penilaian awal,” katanya.
“Keselamatan harus menjadi prioritas dalam pengembangan bandara, dengan teknologi canggih untuk memastikan situs lokal tidak berisiko.” imbuhnya (die)
