Jakarta | Militan – Para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang baru saja terpilih untuk lima tahun ke depan, belum menginspirasi kepercayaan publik terkait upaya mereka untuk memulihkan dalam memerangi korupsi.
KPK yang didirikan pada tahun 2003, sebagai tanggapan atas rendahnya kepercayaan publik terhadap polisi dan Kantor Kejaksaan Agung.
Tetapi jajaran pemimpin barunya yang termasuk tokoh-tokoh dari kedua institusi tersebut, membuat para kritikus mengungkapkan keraguan.
Terutama setelah mantan ketua KPK yaitu Firli Bahuri, yang berasal dari kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka terkait korupsi selama masa jabatannya di KPK.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi langsung pada pemilihan yang dilaksanakan pada Kamis (21/11) telah memilih 5 dari 10 kandidat yang mereka wawancarai awal pekan ini.
Lima komisaris KPK yang baru adalah jenderal polisi bintang tiga Komjen Setyo Budiyanto, Komisaris Petahana Johanis Tanak, Jaksa Agung Fitroh Rohcahyanto yang sebelumnya juga memegang jabatan di KPK. Hakim Ibnu Basuki Widodo dan mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono.
Setyo dipilih oleh mayoritas Komisi III sebagai ketua KPK, sementara empat lainnya akan menjabat sebagai wakilnya. Mereka akan dijadwalkan untuk diresmikan pada akhir Desember.
Setyo mengatakan dia akan mencoba memulihkan kepercayaan publik pada KPK, dan menambahkan bahwa pemilihan ini telah dilakukan secara transparan.
“Saya akan melaksanakan tugas saya dengan kemampuan terbaik saya,” katanya kepada stasiun radio milik negara RRI.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas (Pukat UGM) Zaenur Rohman menggambarkan barisan itu sebagai “kekecewaan “.
“Saya melihat ini sebagai upaya oleh DPR atau pemerintah untuk mengendalikan KPK melalui tangan petugas penegak hukum,” kata Zaenur pada hari Kamis (21/11) dirinya mencatat bahwa tidak ada tokoh dari kelompok masyarakat sipil atau profesi lain yang lolos.
“Ini membuat saya pesimis bahwa KPK akan mampu membasmi korupsi dengan baik dalam lima tahun ke depan, terutama korupsi yang mungkin terjadi di lembaga penegak hukum,” tambahnya.
Zaenur mengatakan, akan membutuhkan banyak hal bagi Setyo dan KPK secara keseluruhan untuk “memulihkan kepercayaan publik kepada mereka setelah Firli terlibat dalam korupsi sendiri”
Aktivis Agus Sunaryanto, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan masyarakat memiliki alasan mengapa menjadi pesimis, karena barisan tersebut akan menyulitkan KPK untuk bertindak secara mandiri dalam pekerjaannya.
“KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan penegakan hukum, jadi pertanyaannya sekarang adalah: Dapatkah pemimpin KPK baru menunjukkan kemandirian mereka dan menangani kasus yang melibatkan institusi asli mereka tanpa bias?” Kata Agus pada Kamis (21/11).
Didirikan setelah Era Reformasi 1998 untuk mempelopori perjuangan panjang Indonesia dalam melawan korupsi, KPK pernah menjadi salah satu lembaga paling tepercaya di negara ini.
Analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor mengatakan pemilihan kandidat menunjukkan kurangnya komitmen oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melawan korupsi.
Kandidat terpilih untuk pekerjaan teratas KPK berasal dari Jokowi.
“Sejak pelantikannya sebagai presiden baru, Prabowo telah berulang kali menyerukan pemberantasan korupsi. Tetapi cara dia mencap daftar pendek menunjukkan ketidakkonsistenan dalam janji itu,” kata Firman
Dengan jajaran pemimpin yang baru, Firman meragukan KPK akan mampu memulihkan keganasan masa lalunya sebagai lembaga antikorupsi independen. (die)
