Jakarta | Militan – Pusat pengaduan yang baru dijalankan oleh Gibran, yang di mana masyarakat dapat mengeluarkan keluh kesah mereka tentang pemerintah mungkin terlihat tampak menarik.
Tetapi karena inisiatif itu berasal dari gagasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat menilai ini adalah upaya yang dilakukannya untuk membangun pijakan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejak pelantikannya pada Minggu, 20 Oktober 2024. Publik tetap tidak tahu tentang apa tugas khusus seorang Wakil Presiden, apakah ia hanya berfungsi sebagai pengganti Presiden saat dibutuhkan.
Pada hari Senin (11/11), Gibran meluncurkan layanan Lapor Mas Wapres (Laporkan ke Brother VP), dengan pusat aduannya yang berada di dalam kantor wakil presiden di J. Kebon Sirih Raya No.14 di Jakarta Pusat dan nomor hotline +62-81117042207 di WhatsApp.
Nama layanan yang ia buat terkesan memberikan sentuhan kepada publik, guna membuat dirinya dicintai oleh masyarakat.
Strategi ini juga sebelumnya pernah dilakukan sang ayah yaitu mantan presiden Jokowi, tentunya ini menjadi ciri khas keluarga tersebut.
Namun, Gibran pun tidak memberikan banyak penjelasan terkait tentang pusat pengaduan baru tersebut.
Dirinya hanya mengumumkan secara singkat melalui posting di akun Instagramnya, “Kepada warga Indonesia yang terkasih, mulai besok, kami akan membuka layanan kami untuk menerima keluhan dari rakyat Indonesia.”
Karyawan pusat mengenakan rompi seragam berwarna biru muda, warna ini senada saat kampanye presiden Prabowo-Gibran, dan pada hari pertama pengaduan tersebut dibuka telah muncul sekitar 50 orang.
Terkait tentang hal ini, masyarakat menilai apakah pusat pengaduan mendapat persetujuan dari Presiden, yang saat ini sedang dalam tur luar negeri selama 16 hari.
Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengkonfirmasi bahwa inisiatif baru itu adalah milik Gibran. Ia mengatakan semua bisa berbagi komitmen dan semangat.
Presiden Prabowo menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai penjabat presiden dalam ketidakhadirannya selama perjalanan luar negerinya. Namun, Prabowo tidak sepenuhnya mendelegasikan wewenangnya kepada wakilnya. “Prabowo terus memimpin rapat kabinet dari jarak jauh untuk masalah yang dia anggap mendesak,” kata sumber yang dekat dengan Istana.
Menurut keputusan presiden, Gibran diminta untuk berkonsultasi dan meminta persetujuan Prabowo ketika membuat keputusan dan kebijakan baru. “Konsultasi dan persetujuan adalah wajib,” kata seorang politisi yang akrab dengan prosesnya.
Selama perjalanan Prabowo ke luar negeri, Gibran meluncurkan sebuah program bernama Lapor Mas Wapres, sebuah platform untuk menerima keluhan publik.
Salah seorang sumber mengatakan, Gibran tidak membahas program ini dengan Presiden Prabowo sebelumnya.
Inisiatif tersebut diduga tidak melibatkan Sekretariat Wakil Presiden, “Kemungkinan besar orang-orang dari Solo dan anak buah mantan presiden Jokowi yang mendesainnya,” kata sumber tersebut. (die)
