Jakarta | Militan – Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengakui bahwa memiliki keinginan untuk memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Baginya, pemindahan ini sama saja seperti pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada saat debat pilkada ketiga yang disiarkan hari Minggu (17/11). RK mengatakan bahwa IKN pun sebelumnya datang dari imajinasi melalui sebuah keputusan politik.
Terkait pernyataannya itu, RK mengatakan jika
Jakarta mau tidak macet, selain dengan perluasan transportasi publik, perlu juga dibenahi tata ruangnya. Salah satunya dengan mengurangi pusat kantor pemerintahan yang ada di pusat kota.
Sebelumnya, saat RK menjadi Wali kota Bandung pun sempat ingin memindahkan Gedung Sate ke Tegalluar.
Pasalnya, Bandung yang saat itu sudah menjadi kota wisata dam bercampur dengan kota pemerintahan. Akibatnya, berbagai kemacetan terjadi di wilayah Kota Bandung.
Dan menurut dia, hal ini sama juga yang terjadi di Jakarta. Baginya, wilayah Jakarta Pusat sudah tak bisa lagi dijadikan pusat
pemerintahan.
Nantinya menurut RK tinggal membuat pusat bisnis baru. Sehingga, lahan yang sudah ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, yang menjadi ciri pergaulan internasional.
Bagi Pramono, dirinya mengaku lebih paham mengenai pembangunan IKN. Karena sebelumnya ia merupakan Sekretaris Kabinet (Setkab) di pemerintahan Jokowi.
Jadi menurut Pramono, wacana pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara perlu dikaji ulang. Pasalnya, setelah pusat pemerintahan pindah ke IKN, nantinya akan banyak gedung pemerintahan yang ditinggalkan di Jakarta Pusat. Dan itulah yang akan terjadi ketika Balai Kota dipindahkan.
“Termasuk persoalan gagasan Pak Emil untuk membuat gym di samping halte itu pun perlu dikaji ulang,” kata Pramono.
Sementara RK mengaku akan tetap konsisten untuk mewujudkan itu semua. Pasalnya, kemacetan, polusi, banjir, dan beban pergerakan ke pusat terlalu besar. (die)
