Jakarta | Militan – Presiden Prabowo Subianto telah mengatakan bahwa lembaga penegak hukum atau institusi tidak boleh memberikan dukungan bagi orang-orang di balik perjudian daring dan ia menekankan bahwa kegiatan tersebut harus diberantas.
Instruksi itu dikeluarkan selama pertemuan kabinet, di kantor kepresidenan Bina Graha, pada hari Rabu (6/11) kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
“Telah disebutkan bahwa beberapa institusi atau agensi, seperti Kepolisian Nasional, Kantor Jaksa Agung, Kantor Menteri Koordinator Urusan Politik dan Keamanan. Dan bukan hanya ketiganya, semua institusi harus bekerja sama, tidak boleh ada individu yang membantu yang terlibat dalam perjudian daring,” kata Meutya.
“Ini adalah pesannya, tidak ada yang diizinkan untuk memberikan dukungan atau bantuan dalam bentuk apa pun.” tegasnya
Meutya mengatakan bahwa dalam arahannya, Prabowo meminta semua kementerian dan institusi untuk bersatu dalam melawan perjudian daring karena sebagian besar korban adalah orang berpenghasilan rendah.
Selain melindungi masyarakat yang rentan, Prabowo percaya bahwa mengatasi perjudian daring akan meningkatkan daya beli Indonesia dan memperkuat pertumbuhan ekonominya.
Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja untuk mendukung penyelidikan terhadap pejabat pemerintah yang dicurigai terlibat dalam perjudian daring, dan Itu juga telah memblokir lebih dari 220.000 situs judi online.
“Pada (3/11), kami telah memblokir lebih dari 220.000 situs perjudian, berdasarkan indikator kinerja utama kami,” kata Meutya.
Meutya menekankan bahwa angka-angka tersebut mencerminkan komitmen kementerian untuk memerangi perjudian daring. Namun, dia mengatakan bahwa kesuksesan yang sebenarnya terletak pada peningkatan yang sedang berlangsung dalam pertarungan.
“Kami memahami bahwa ini hanyalah salah satu indikator keberhasilan, karena pada kenyataannya kami tidak menghitung berapa banyak yang telah kami tutup, tetapi berfokus pada peningkatan untuk bergerak maju,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa kementerian belum dapat mengaudit atau membuat perubahan sistemik pada teknologi karena penyelidikan polisi yang sedang berlangsung.
“Kami belum dapat melakukan perbaikan sistem besar-besaran karena saat ini sedang diselidiki. Jadi, mohon bersabar. Setiap kali polisi memberikan nama baru, kami segera menonaktifkannya,” tegasnya. (die)
