Jakarta | Militan – Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menempatkan Basuki Hadimuljono, yang bertanggung jawab atas badan yang mengawasi pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Basuki pada era kabinet Presiden Joko
Widodo merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas OIKN.
Basuki mengambil sumpah jabatannya untuk peran barunya di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa (5/11). Tak lama setelah pelantikannya, Basuki mengungkapkan kepada pers bahwa dia akan fokus membangun fasilitas peradilan dan legislatif di ibu kota baru selama tahun-tahun mendatang.
“Jika kita berbicara tentang distrik pemerintah pusat Nusantara, kita masih perlu membangun fasilitas peradilan dan legislatif. Jadi fasilitas untuk badan peradilan, eksekutif, legislatif, termasuk perumahan untuk pejabat mereka, harus siap pada tahun 2028,” kata Basuki.
Kepala otoritas yang baru ditunjuk ini nantinya berencana untuk mempercepat pekerjaan konstruksi infrastruktur publik yang tersisa. Basuki bermaksud untuk mendatangkan investor untuk membantu Indonesia membangun ibu kota barunya yang akan menggantikan kota metropolitan, Jakarta.
Basuki menekankan, Prabowo meminta IKN dapat diselesaikan dalam 3-4 tahun ke depan.
Pemerintah telah menghabiskan sekitar Rp 86 triliun untuk mendanai pembangunan modal baru.
“Investasi yang datang ke Nusantara berjumlah sekitar Rp 58 triliun pada upacara peletakan batu pertama sebelum pelantikan Prabowo pada (20/10),” kata Basuki.
Mantan Presiden Jokowi telah mendorong untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dengan memiliki ibu kota yang jauh dari Jawa, Indonesia akan dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Prabowo telah bersumpah untuk melanjutkan relokasi modal yang ambisius, bahkan mengatakan bahwa dia telah berinvestasi dalam pengembangannya sebagai pengusaha. (die)
