Bogor | Militan – Rohmat Selamat, SH., MKn., Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bogor Raya, secara tegas menyuarakan kritik tajam terhadap rencana Bimbingan Teknis (Bimtek) para Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Bogor.
Bimtek ini rencananya akan dilaksanakan di Bali dengan anggaran mencapai Rp 15 juta per kepala desa.
Menurut Rohmat, keputusan ini berpotensi melukai hati masyarakat karena menggunakan dana yang berasal dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), yang merupakan uang pajak rakyat.
“Saya bukan mempermasalahkan pentingnya Bimtek itu sendiri, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan pedesaan. Namun, saya sangat prihatin saat mendengar bahwa Bimtek tersebut harus dilaksanakan di Bali, dengan anggaran sebesar Rp 15 juta per kepala desa. Ini yang menurut saya tidak realistis dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat,” ungkap Rohmat pada Selasa (17/9/2024) malam.
Rohmat menjelaskan bahwa dirinya menerima informasi dari salah satu anggota grup WhatsApp DPC PWRI Bogor Raya, yang menyebutkan bahwa Bali dipilih karena tagline Bimtek ini adalah meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Bogor. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak harus dicapai dengan mengadakan kegiatan di Bali.
“Jika tujuannya adalah mempelajari cara meningkatkan pariwisata, menurut saya tidak perlu sampai ke Bali. Ada banyak daerah lain yang juga bisa dijadikan contoh tanpa harus mengeluarkan anggaran besar, seperti Bandung misalnya. Di sana, potensi pariwisatanya juga sangat baik, baik untuk wisatawan lokal maupun asing, dan tentunya tanpa membebani anggaran desa,” jelas Rohmat lebih lanjut.
Sebagai langkah konkret, Rohmat berencana membawa isu ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk meminta penjelasan terkait kajian dan analisis yang mendasari keputusan Bimtek di Bali.
“Insyaallah, hari ini saya bersama rekan-rekan dari DPC PWRI Bogor Raya akan menemui pihak PMD untuk mempertanyakan langsung soal Bimtek ini. Kami akan menyampaikan niat baik kami agar anggaran desa tidak dihabiskan secara tidak efektif, karena hal ini bisa berdampak pada kekecewaan masyarakat desa nantinya,” tegas Rohmat.
Selain itu, Rohmat juga menyatakan bahwa DPC PWRI akan menyampaikan hasil kajian internal mereka mengenai kelayakan Bimtek tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa kegiatan Bimtek dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada, tanpa harus melukai perasaan masyarakat desa. Kajian ini akan kami sampaikan secara resmi kepada PMD Kabupaten Bogor dalam pertemuan,” pungkasnya. (Ra)
