Blitar, Memo – Rencana Pemkab Blitar mengumpulkan seluruh kepala desa, lurah, dan camat selama dua hari di Kota Batu, Jawa Timur, pada 12-13 September 2024, menuai kontroversi. Kegiatan yang diklaim untuk mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) ini diduga kuat sebagai kamuflase untuk kampanye terselubung menjelang Pilkada 2024.
Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, mencurigai agenda ini sebagai upaya pengondisian kepala desa dan lurah untuk mendukung Bupati Blitar, Rini Syarifah, yang merupakan bakal calon bupati (Bacabup) di Pilkada 2024.
"Harus dicurigai jangan-jangan ini bentuk kampanye terselubung atau upaya pengondisian kades atau lurah di pilkada ini," tegas Jaka kepada wartawan, Selasa (10/10/2024).
Dugaan ini semakin kuat dengan adanya surat undangan bernomor B/900.16/4643/409.5.5/2024 yang beredar luas di masyarakat Kabupaten Blitar. Undangan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Izul Marom, dan meminta seluruh kepala desa, lurah, dan camat untuk hadir di Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel, Kota Batu.
Yang menarik, seluruh akomodasi di hotel mewah tersebut ditanggung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar. Namun, biaya transportasi dan uang harian ditanggung oleh masing-masing peserta.
Jaka menilai, agenda yang berlangsung di luar kota dan melibatkan akomodasi mewah ini merupakan pemborosan anggaran. Ia khawatir, kepala desa, lurah, dan camat akan dijadikan alat kepentingan pilkada dengan dalih pelaksanaan program pemerintah.
"Sebagai masyarakat, kami punya hak untuk memprotes keras kegiatan ini, karena bisa jadi digunakan untuk kepentingan pilkada, tapi dalihnya melaksanakan program pemerintah," tegasnya.
Informasi yang dihimpun, Bupati Blitar, Mak Rini, dijadwalkan hadir di acara tersebut dan akan bertemu dengan seluruh kepala desa, lurah, dan camat se-Kabupaten Blitar.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu, meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan agenda tersebut dengan politik Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini murni bertujuan untuk mengoptimalkan pajak daerah, khususnya PBB-P2.
"Agenda kegiatan kami janganlah dikaitkan dengan politik," ujar Asmaning Ayu melalui pesan WhatsApp.
Asmaning Ayu menjelaskan bahwa acara di Kota Batu merupakan tugas untuk pengoptimalisasian pajak daerah, khususnya PBB-P2, yang sangat terkait dengan para camat, kades, dan kepala kelurahan sebagai petugas pemungut PBB di wilayah.
Ia menolak tudingan adanya agenda politik terselubung hanya karena Bupati Mak Rini maju kembali sebagai Bacabup di Pilkada 2024. Menurutnya, Bapenda murni melaksanakan tugas optimalisasi pengelolaan pajak daerah.
"Itukan menjadi penilaian subyektif," tegasnya.
Asmaning Ayu menambahkan bahwa pada bulan sebelumnya, Bapenda telah melakukan evaluasi pencapaian pada semester 1, yang melibatkan camat, kades, dan kepala kelurahan. Pada bulan ini, pihaknya tengah menyiapkan penagihan mengingat pada 30 September telah jatuh tempo.
"Karena memang sejatinya pengelolaan pajak itu juga tidak mudah," pungkas Asmaning Ayu.
Meskipun Bapenda membantah adanya motif politik, publik tetap mempertanyakan perlunya kegiatan mewah di luar kota dengan biaya yang ditanggung oleh Bapenda. Apakah ini benar-benar untuk mengoptimalkan PBB-P2 atau hanya kamuflase untuk menguntungkan Bacabup di Pilkada 2024? Publik menantikan jawaban yang transparan dan akuntabel dari Pemkab Blitar.
